Jakarta, matacandra.online  – PT KAI Commuter menyiapkan sejumlah rekayasa perjalanan KRL untuk mengantisipasi potensi gangguan akibat aksi demonstrasi buruh di depan Gedung DPR RI, Kamis (28/8/2025).

Salah satu langkah yang disiapkan yakni penutupan layanan Commuter Line Rangkasbitung pada lintasan Stasiun Tanah Abang hingga Stasiun Palmerah jika kondisi dianggap tidak memungkinkan.

“Jika jalur di sekitar lokasi aksi tidak kondusif, perjalanan KRL Rangkasbitung hanya akan melayani hingga Stasiun Kebayoran atau Stasiun Palmerah untuk kemudian kembali menuju Serpong, Parungpanjang, dan Rangkasbitung,” ujar VP Corporate Secretary KAI Commuter, Joni Martinus, dalam keterangan resmi, Rabu (27/8).

Selain itu, jadwal perjalanan KRL pada sore hingga malam hari juga akan direkayasa secara situasional, menyesuaikan kondisi lalu lintas kereta. Fokus utama pengaturan tersebut adalah mengurangi kepadatan pengguna, khususnya di lintasan Rangkasbitung.

Pengamanan Diperketat di Sejumlah Stasiun

Untuk menjaga ketertiban, KAI Commuter menyiagakan 154 personel keamanan gabungan, baik dari internal perusahaan maupun unsur TNI/Polri. Rinciannya: Stasiun Tanah Abang (50 petugas), Stasiun Palmerah (53), Stasiun Kebayoran (24), dan Stasiun Karet (27).

KAI Commuter juga mengimbau pengguna KRL agar mencari stasiun alternatif. Penumpang tujuan Serpong atau Rangkasbitung disarankan menggunakan Stasiun Kebayoran, sementara penumpang tujuan Cikarang, Bogor, dan Tangerang bisa memanfaatkan Stasiun Karet.

“Kami mengajak seluruh pengguna tetap menjaga ketertiban serta mengutamakan keselamatan bersama,” tegas Joni.

Aksi Buruh Diprediksi Libatkan Puluhan Ribu Massa

Besok, puluhan ribu buruh dari berbagai daerah akan memusatkan aksi di depan Gedung DPR RI mulai pukul 10.15 WIB. Demonstrasi yang diinisiasi oleh Koalisi Serikat Pekerja dan Partai Buruh (KSP-PB) itu akan membawa enam tuntutan utama, antara lain pembentukan Satgas PHK, penghapusan outsourcing, hingga penolakan upah murah.

Buruh juga menuntut kenaikan upah minimum tahun 2026 sebesar 8,5–10,5%, menyesuaikan inflasi dan pertumbuhan ekonomi nasional.(RED.AL)