Jakarta,  matacandra.online – Sejumlah anggota DPR RI resmi dinonaktifkan dari jabatannya menyusul meningkatnya tekanan publik pasca-demonstrasi besar yang berlangsung di berbagai daerah. Berdasarkan rangkuman hingga Senin (1/9/2025), tercatat lima anggota dewan dari tiga partai politik berbeda yang dikenai sanksi nonaktif.

NasDem Nonaktifkan Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach

Partai NasDem mengambil langkah tegas dengan memberhentikan sementara Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach dari keanggotaan Fraksi DPR RI. Keputusan ini diumumkan melalui siaran pers resmi yang ditandatangani Ketua Umum Surya Paloh dan Sekjen Hermawi F. Taslim.

Langkah tersebut diambil setelah pernyataan keduanya dianggap melukai perasaan publik di tengah situasi sensitif belakangan ini. NasDem menegaskan bahwa perjuangan partai harus tetap berlandaskan aspirasi rakyat, seraya menyampaikan belasungkawa atas korban jiwa dalam gelombang demonstrasi.

Sebelumnya, Sahroni telah lebih dulu dipindahkan dari posisi Wakil Ketua Komisi III ke Komisi I DPR. Ia sempat menuai sorotan setelah mengeluarkan komentar keras yang memicu reaksi publik hingga rumahnya menjadi sasaran amuk massa. Sementara itu, Nafa Urbach dikritik atas komentarnya mengenai fasilitas dan tunjangan anggota dewan.

PAN Juga Lepas Eko Patrio dan Uya Kuya

Partai Amanat Nasional (PAN) melalui Dewan Pimpinan Pusat (DPP) memutuskan menonaktifkan dua kader populernya, Eko Hendro Purnomo atau Eko Patrio, serta Surya Utama alias Uya Kuya.

Dalam keterangan resminya, DPP PAN menyebut keputusan tersebut berlaku efektif per 1 September 2025. Partai juga menyerukan agar masyarakat tetap tenang dan memberikan kepercayaan penuh kepada pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto untuk mengatasi kondisi nasional saat ini.

Golkar Copot Adies Kadir dari Jabatan DPR

Sementara itu, Partai Golkar turut mengambil langkah serupa dengan menonaktifkan Adies Kadir, Wakil Ketua DPR RI periode 2024–2029. Sekjen Partai Golkar, Sarmuji, menyebut penonaktifan dilakukan sebagai bentuk penegakan disiplin dan etika politik.

Adies belakangan ini menuai kritik publik lantaran terlibat dalam pembahasan tunjangan DPR di tengah situasi masyarakat yang tengah menghadapi tekanan ekonomi dan sosial. Golkar menegaskan bahwa suara rakyat tetap menjadi pegangan utama partai dan menyampaikan rasa duka mendalam atas korban jiwa dalam rangkaian demonstrasi yang terjadi.(red.al)