Jakarta,  penanuswantara.online – Presiden Prabowo Subianto mengumumkan langkah besar dalam reformasi pengelolaan perusahaan pelat merah. Mulai tahun ini, seluruh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) berada di bawah naungan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara).

Salah satu kebijakan tegas yang diambil adalah penghapusan tantiem atau bonus bagi jajaran komisaris BUMN.

“Selama ini saya lihat banyak manajemen yang tidak sehat. Maka saya putuskan untuk menghentikan tantiem. Saya sendiri bahkan heran, tantiem itu bahasa Belanda, artinya bonus. Kenapa tidak pakai istilah yang sederhana saja, bonus,” ujar Prabowo dalam pidatonya di acara APKASI Otonomi Expo 2025 di ICE BSD, Tangerang, Kamis (28/8/2025).

BUMN Rugi, Komisaris Tetap Dapat Bonus

Prabowo menilai kebijakan pemberian tantiem justru merugikan rakyat. Ia mencontohkan, meski perusahaan merugi, komisaris masih menerima bonus.

“Perusahaan rugi tapi komisaris dapat bonus. Enak di mereka, tidak enak di rakyat! Saya tidak mau! Coret!” tegasnya dengan nada tinggi.

Ia juga menantang pihak-pihak yang tidak sepakat dengan penghapusan tantiem untuk mundur dari manajemen. Menurutnya, banyak generasi muda potensial siap mengambil alih peran strategis di BUMN.

“Kalau ada yang tidak mau menerima kebijakan ini, silakan keluar. Banyak anak muda yang siap masuk,” tegasnya.

Tidak Ada yang Tak Bisa Diganti

Prabowo menekankan, tidak ada posisi di Indonesia yang tidak dapat digantikan. Mulai dari presiden, bupati, hingga walikota bisa diberhentikan apabila gagal menjalankan tugas.

“Di Indonesia, tidak ada yang tidak bisa diganti. Termasuk Presiden RI. Kalau saya tidak benar, saya juga bisa diganti. Begitu pula kepala daerah, bupati, walikota, bahkan direksi BUMN. Jangan sampai mereka merasa seperti raja, seolah perusahaan milik keluarganya sendiri,” tandasnya.

Dengan reformasi ini, Prabowo memberi sinyal kuat bahwa pengelolaan BUMN harus lebih profesional, transparan, dan berpihak pada kepentingan rakyat.(RED.AL)