Jakarta, matacandra.online  – Presiden Prabowo Subianto mengundang para ketua umum partai politik ke Istana Negara untuk membicarakan dinamika politik nasional yang belakangan ini menjadi sorotan. Isu gelombang demonstrasi, hingga sikap sebagian anggota DPR yang menuai kritik publik, menjadi pokok bahasan dalam pertemuan tersebut, Minggu (31/8/2025).

Para pimpinan partai yang hadir merupakan partai dengan kursi di DPR. Hadir antara lain Megawati Soekarnoputri (PDIP), Ahmad Muzani (Gerindra), Edhie Baskoro Yudhoyono atau Ibas (Demokrat), Bahlil Lahadalia (Golkar), Zulkifli Hasan (PAN), Surya Paloh (NasDem), Muhaimin Iskandar (PKB), dan Sekjen PKS M Kholid. Turut serta juga Ketua DPR RI Puan Maharani serta Ketua DPD RI Sultan Bachtiar Najamudin.

Sanksi untuk Legislator dan Pencabutan Tunjangan DPR

Dalam kesempatan itu, Prabowo menegaskan telah menerima laporan dari para ketua umum parpol yang memberi sanksi kepada anggota DPR mereka yang dianggap melukai hati masyarakat. Ia menyebut keputusan tegas ini mulai berlaku 1 September 2025.

Selain itu, pimpinan DPR juga bersepakat mencabut sejumlah fasilitas, termasuk tunjangan anggota DPR, serta memberlakukan moratorium kunjungan kerja ke luar negeri.

Pemerintah Janji Dengarkan Aspirasi Publik

Prabowo menegaskan pemerintah terbuka terhadap kritik dan aspirasi masyarakat. Menurutnya, negara menghormati kebebasan berpendapat sebagaimana diatur dalam UU Nomor 9 Tahun 1998 dan Kovenan Internasional PBB tentang Hak Sipil dan Politik.

“Negara wajib menghormati penyampaian aspirasi yang murni dari rakyat. Namun aparat yang bersalah dalam penanganan aksi juga sudah diminta diproses secara transparan oleh Polri,” kata Prabowo.

Instruksi Tegas untuk TNI-Polri

Presiden juga memberi perintah kepada Panglima TNI dan Kapolri agar bertindak tegas terhadap aksi anarkis, penjarahan, maupun perusakan fasilitas publik. Ia menegaskan perusakan aset negara sama dengan menghamburkan uang rakyat.

“Aparat harus melindungi masyarakat dan fasilitas yang dibangun dengan uang rakyat. Setiap bentuk penjarahan dan perusakan tidak bisa ditoleransi,” tegasnya.

Singgung Gejala Makar dan Terorisme

Prabowo mengingatkan bahwa sejumlah indikasi mengarah pada aksi makar dan terorisme mulai terlihat di lapangan. Ia menegaskan negara tidak akan membiarkan tindakan yang mengancam persatuan bangsa.

Ajak Masyarakat Sampaikan Aspirasi Damai

Di akhir pertemuan, Prabowo mengimbau seluruh warga menyampaikan pendapat dengan tertib, tanpa kekerasan, dan menjaga persatuan. Ia juga meminta DPR membuka ruang dialog bagi mahasiswa dan kelompok masyarakat lainnya.

“Pemerintah bersama seluruh parpol, baik di dalam maupun luar koalisi, berkomitmen memperjuangkan kepentingan rakyat, khususnya masyarakat kecil dan tertinggal,” pungkasnya.(red.al)