Rumah Sri Mulyani Dikabarkan Dijarah, Belum Ada Keterangan Resmi

  

Jakarta, matacandra.online  – Kabar mengejutkan datang dari Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Rumah pribadinya yang berada di kawasan Bintaro disebut-sebut menjadi sasaran penjarahan oleh sekelompok orang tidak dikenal.

Informasi ini pertama kali ramai diperbincangkan di media sosial, khususnya melalui akun TikTok @infojakarta.co.id dan Instagram @info_ciledug. Dalam unggahan tersebut, tampak sejumlah orang mengambil barang-barang dari kediaman pribadi Sri Mulyani pada dini hari sekitar pukul 01.40 WIB.

Meski demikian, hingga kini Kementerian Keuangan belum memberikan keterangan resmi terkait peristiwa tersebut. Beberapa orang dekat Sri Mulyani hanya menyatakan bahwa mereka juga mendengar kabar serupa, tanpa memberikan konfirmasi detail.

Fenomena rumah pejabat publik menjadi sasaran massa sebelumnya juga menimpa sejumlah politikus di Jakarta.

Salah satunya, rumah Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni di Kebon Bawang, Tanjung Priok, digeruduk warga pada Sabtu (30/8/2025). Dalam video yang beredar, terlihat warga membawa sejumlah barang seperti patung Ironman, jam tangan mewah, hingga merusak kendaraan di lokasi. Lurah Kebon Bawang, Suratno Widodo, membenarkan kejadian tersebut.

Tak hanya Sahroni, kediaman politikus PAN, Eko Hendro Purnomo alias Eko Patrio, di kawasan Setiabudi, Jakarta Selatan, juga diterobos massa. Peristiwa yang terjadi pada Sabtu (30/8) malam itu dikonfirmasi oleh Kapolres Metro Jakarta Selatan, Kombes Nicolas Ary Lilipaly, yang menyebut situasi kini sudah terkendali.

Sementara itu, rumah anggota DPR RI lainnya, Surya Utama atau Uya Kuya, turut menjadi sasaran penjarahan. Uya sendiri mengaku pasrah dengan insiden tersebut meski menyayangkan hewan peliharaannya ikut hilang.

“Enggak apa-apa, saya ikhlas. Cuma yang bikin sedih, kucing-kucing saya juga dijarah,” ungkap Uya Kuya.

Rangkaian penjarahan rumah para pejabat ini menimbulkan keprihatinan publik. Namun, terkait kabar kediaman Sri Mulyani yang ikut dijarah, masyarakat masih menunggu klarifikasi resmi dari pihak berwenang.(red.al)