Jakarta, matacandra.online  – Setelah gelombang demonstrasi besar-besaran di berbagai daerah beberapa waktu lalu, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI akhirnya merespons tuntutan publik yang dikenal dengan sebutan “17+8 Tuntutan Rakyat”. Keputusan strategis tersebut disampaikan langsung oleh Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, dalam konferensi pers di Ruang Abdul Muis, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (5/9/2025).

Dasco menegaskan, langkah ini merupakan bentuk evaluasi total DPR sekaligus upaya mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga legislatif yang selama ini dinilai kurang responsif.

“Keputusan ini kami ambil sebagai wujud tanggung jawab DPR untuk merespons aspirasi rakyat, memperbaiki diri, dan menjadi lembaga yang lebih inklusif,” ujarnya.

6 Langkah Nyata DPR RI Menjawab Tuntutan Publik

Berikut enam poin utama yang disepakati DPR RI dalam merespons tuntutan masyarakat:

1. Penghentian Tunjangan Perumahan Anggota DPR

Mulai 31 Agustus 2025, DPR menghapus tunjangan perumahan bagi seluruh anggota DPR RI.
Langkah ini sejalan dengan tuntutan masyarakat yang meminta pembekuan kenaikan gaji dan tunjangan, termasuk pembatalan fasilitas mewah seperti pensiun seumur hidup.

2. Moratorium Kunjungan Kerja ke Luar Negeri

Sejak 1 September 2025, seluruh perjalanan dinas anggota DPR ke luar negeri resmi dihentikan, kecuali untuk menghadiri undangan resmi kenegaraan.
Kebijakan ini diambil untuk mengurangi pemborosan anggaran dan menunjukkan komitmen efisiensi dalam penggunaan APBN.

3. Pemangkasan Fasilitas dan Tunjangan Lainnya

DPR juga akan memangkas sejumlah fasilitas, di antaranya:

  • Biaya listrik dan langganan telepon,

  • Tunjangan komunikasi intensif,

  • Fasilitas transportasi berlebihan.

Dasco menekankan, langkah ini dilakukan agar DPR lebih mencerminkan semangat pengabdian daripada menikmati fasilitas yang tidak relevan dengan kinerja.

4. Dukungan terhadap Penonaktifan Anggota Bermasalah

DPR RI menyatakan mendukung partai politik yang menonaktifkan kadernya yang terlibat kontroversi atau pelanggaran etika.
Hal ini sebagai sinyal tegas bahwa DPR tidak akan melindungi anggotanya yang mencederai kepercayaan rakyat.

5. Penghentian Hak Keuangan Anggota yang Dinonaktifkan

Setiap anggota DPR yang dinonaktifkan tidak lagi menerima gaji maupun tunjangan.
Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) diminta berkoordinasi dengan Mahkamah Kehormatan Partai Politik untuk memastikan proses ini berjalan transparan dan tegas.

6. Penguatan Transparansi dan Partisipasi Publik

DPR RI berkomitmen untuk membuka ruang partisipasi publik dalam setiap proses legislasi dan kebijakan.
Tujuannya adalah agar keputusan DPR benar-benar lahir dari aspirasi masyarakat, bukan kepentingan politik sempit.

“Kami ingin membuktikan bahwa DPR mampu berubah menjadi lembaga yang terbuka, transparan, dan berpihak kepada rakyat,” tegas Dasco.

Isi 17+8 Tuntutan Rakyat yang Mengguncang Parlemen

Tuntutan ini merupakan hasil konsolidasi berbagai elemen, termasuk mahasiswa, aktivis, dan masyarakat sipil, yang mendesak reformasi besar-besaran pada lembaga negara.

17 poin tuntutan utama di antaranya:

  • Penarikan TNI dari pengamanan sipil dan penghentian kriminalisasi demonstran,

  • Pembentukan tim investigasi independen kasus kekerasan aparat,

  • Pembekuan kenaikan gaji dan fasilitas DPR,

  • Transparansi anggaran DPR,

  • Pemecatan anggota DPR yang melanggar etika,

  • Pembebasan seluruh demonstran yang ditahan,

  • Penegakan disiplin internal TNI dan Polri,

  • Jaminan upah layak untuk seluruh pekerja termasuk guru, buruh, tenaga kesehatan, dan mitra ojek online,

  • Langkah darurat untuk mencegah PHK massal,

  • Dialog terbuka antara pemerintah dan serikat buruh.

Selain itu, terdapat 8 tuntutan jangka panjang yang harus dipenuhi paling lambat 31 Agustus 2026, yaitu:

  1. Reformasi besar-besaran di tubuh DPR.

  2. Pembenahan partai politik dan penguatan pengawasan eksekutif.

  3. Reformasi sistem perpajakan yang adil.

  4. Pengesahan dan penegakan UU Perampasan Aset Koruptor.

  5. Reformasi Polri agar profesional dan humanis.

  6. Pengembalian TNI sepenuhnya ke barak.

  7. Penguatan Komnas HAM dan lembaga pengawas independen.

  8. Tinjauan ulang kebijakan ekonomi dan ketenagakerjaan.

Harapan ke Depan

Dengan pengumuman kebijakan ini, DPR berharap masyarakat dapat melihat adanya kesungguhan perubahan di lembaga legislatif.
Namun, publik masih menunggu implementasi nyata dari janji-janji tersebut.

Gelombang demonstrasi yang terjadi pada 28-30 Agustus 2025 menjadi pengingat bahwa kepercayaan rakyat tidak bisa dibangun hanya melalui pernyataan, melainkan melalui aksi nyata dan konsisten.

Jika langkah DPR hanya sebatas formalitas, bukan tidak mungkin gelombang protes yang lebih besar akan kembali mengguncang Senayan.(RED.AL)