KEDIRI, matacandra.online  – Kebakaran yang meludeskan Gedung DPRD Kota Kediri akibat aksi massa pada Sabtu (30/8) malam lalu berdampak serius pada aktivitas para wakil rakyat. Selain kehilangan tempat berkantor, agenda penting dewan ikut tertunda, termasuk pembahasan Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) APBD 2025 yang semestinya digelar bulan ini.

Setiap awal bulan, Badan Musyawarah (Bamus) DPRD biasanya menggelar rapat untuk menentukan jadwal kegiatan. Namun hingga kemarin, rapat itu belum terlaksana karena kondisi gedung yang hangus terbakar. Padahal, salah satu agenda mendesak September ini adalah pembahasan PAK.

Firdaus, Ketua DPRD Kota Kediri, membenarkan bahwa pembahasan PAK menjadi agenda utama. Meski begitu, jadwal masih menunggu rapat Bamus. Awalnya, rapat Bamus dijadwalkan Senin (1/9), namun batal karena kondisi gedung. Setelah koordinasi, rapat baru diputuskan digelar hari ini (3/9). Selain itu, dewan juga mengagendakan rapat internal membahas perbaikan gedung serta opsi penempatan kantor sementara.

Sumber internal menyebutkan, rapat Bamus kemungkinan baru bisa dilaksanakan Kamis (4/9) atau setelahnya, mengingat ada agenda tambahan terkait kantor sementara. Salah satu opsi adalah memanfaatkan Gedung Nasional Indonesia (GNI). Namun, karena gedung itu masih digunakan masyarakat, dewan memilih menunggu masa sewa selesai dalam waktu satu minggu ke depan.

Firdaus memperkirakan penyesuaian GNI menjadi kantor darurat bisa rampung dalam dua minggu. Setelah itu, gedung dapat difungsikan sebagai pusat aktivitas anggota dewan sementara menunggu pembangunan kembali kantor utama.

Sementara itu, Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Kediri, Yono Heryadi, menegaskan pihaknya masih melakukan inventarisasi aset yang rusak maupun hilang pascakerusuhan. Ia menyebut langkah jangka pendek difokuskan agar dewan bisa segera kembali beroperasi, sementara rencana perbaikan jangka panjang masih menunggu pendataan kerusakan selesai.

Seperti diberitakan sebelumnya, Wali Kota Kediri Vinanda Prameswati bersama pimpinan DPRD telah meninjau kondisi GNI pada Senin (1/9). Dari hasil pengecekan, gedung tersebut dinilai layak untuk ditempati setelah dilakukan beberapa penyesuaian teknis.(red.al)