Jakarta,  matacandra.online – Perombakan kabinet yang dilakukan Presiden Prabowo Subianto pada Senin (8/9/2025) terus menjadi perhatian internasional. Media ternama asal Hong Kong, South China Morning Post (SCMP), turut menyoroti reshuffle ini melalui artikel berjudul “Can Indonesia's Cabinet Reshuffle Restore Public Trust and Calm Protesters?”.

Dalam pemberitaannya, SCMP menyoroti keluarnya sejumlah pejabat penting dari jajaran kabinet, seperti Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Budi Gunawan. Salah satu langkah yang menarik perhatian adalah pembentukan Kementerian Haji dan Umrah yang kini berdiri sendiri, setelah sebelumnya berada di bawah Kementerian Agama.

Selain Sri Mulyani dan Budi Gunawan, beberapa pejabat lain yang diberhentikan antara lain Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Ariotedjo, Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi, serta Menteri Perlindungan Pekerja Migran Abdul Kadir Karding.

“Perubahan ini diambil setelah berbagai pertimbangan, masukan, dan evaluasi Presiden. Semoga keputusan ini membawa kebaikan bagi bangsa, negara, dan rakyat Indonesia,” ujar Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, dikutip dari SCMP.

Reshuffle Dipicu Gejolak Demo Nasional

SCMP menulis bahwa perombakan kabinet ini dilakukan setelah gelombang demonstrasi besar-besaran yang melanda Indonesia. Aksi protes awalnya dipicu oleh kemarahan publik atas besarnya tunjangan perumahan anggota parlemen, sebelum berkembang menjadi isu yang lebih luas seperti ketidaksetaraan ekonomi dan kenaikan biaya hidup.

“Awalnya dipimpin oleh mahasiswa, demonstrasi dengan cepat meluas ke seluruh negeri. Ketegangan memuncak setelah seorang pengemudi ojek berusia 21 tahun tewas tertabrak kendaraan polisi saat aksi di Jakarta pada 28 Agustus, yang kemudian memicu bentrokan baru dan tindakan keras aparat,” tulis SCMP.

Empat Menteri Era Jokowi Tersingkir

Menurut SCMP, langkah Prabowo memecat empat dari lima menteri yang merupakan warisan era Presiden Joko Widodo memiliki pesan politik yang kuat.

“Sudah jelas Prabowo sedang memperkuat barisannya. Ini tentang menentukan siapa yang benar-benar loyal dan mampu menjalankan program-programnya,” kata Nicky Fahrizal, peneliti politik di CSIS Indonesia.

Kontroversi Menteri Keuangan Baru, Purbaya Yudhi Sadewa

Pergantian Menteri Keuangan juga menjadi sorotan besar. Purbaya Yudhi Sadewa, yang menggantikan Sri Mulyani, memicu kontroversi hanya beberapa jam setelah dilantik.

Dalam pernyataan awalnya kepada media, Purbaya menyebut demonstrasi yang terjadi hanya mencerminkan “sebagian kecil rakyat yang merasa hidup mereka belum cukup.” Ia juga optimistis mampu membawa pertumbuhan ekonomi Indonesia hingga 8%, dan mengatakan bahwa pertumbuhan tersebut akan meredam aksi protes.

“Kalau saya ciptakan pertumbuhan ekonomi 6 atau 7 persen, protes akan otomatis hilang. Orang-orang akan sibuk bekerja dan menikmati hidup daripada turun ke jalan,” ujar Purbaya.

Pernyataan tersebut menuai kritik tajam dan dianggap tidak sensitif terhadap situasi sosial. Pada Selasa (9/9), Purbaya akhirnya meminta maaf, mengakui gaya komunikasinya yang terlalu “kasar” dan meminta waktu beberapa bulan sebelum dinilai kinerjanya.

Namun, sejumlah ekonom skeptis dengan target pertumbuhan yang disampaikan Purbaya. Gumilang Sahadewo, ekonom dari Universitas Gadjah Mada, menyebut bahwa pertumbuhan sebesar 8% sulit dicapai tanpa perbaikan fundamental ekonomi.

“Kita perlu memperbaiki modal manusia, tata kelola kelembagaan, dan mengurangi salah alokasi sumber daya dalam kebijakan. Jika fondasi ini dibenahi, barulah target pertumbuhan ambisius bisa dicapai,” jelas Gumilang.

Reshuffle ini dipandang sebagai ujian besar bagi pemerintahan Prabowo, yang kini menghadapi tantangan ganda: meredam gejolak publik dan memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah di tengah situasi politik yang semakin memanas.(red.al)