KEDIRI, matacandra.online  – Badan Gizi Nasional (BGN) menegaskan komitmennya dalam menangani kasus keracunan makanan bergizi gratis (MBG) yang beberapa kali terjadi di sejumlah daerah. Mulai Oktober ini, seluruh dapur penyedia makanan diwajibkan mengurus Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) ke dinas kesehatan setempat.

Deputi Promosi dan Kerja Sama BGN, Nyoto Suwignyo, saat meninjau Kota Kediri, Senin (29/9), menyampaikan bahwa pihaknya tidak segan menjatuhkan sanksi bila ada dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang mengabaikan prosedur.
“Seluruh SPPG harus sudah memproses SLHS bulan Oktober ini. Kami minta pemerintah daerah membantu memfasilitasi pengurusan dokumen tersebut,” ujarnya.

Menurut Nyoto, evaluasi akan dilakukan ketat. Tingkat pelanggaran akan menjadi acuan pemberian sanksi, mulai dari teguran hingga penghentian operasional. “Tidak semua kesalahan langsung diberi sanksi berat. Namun kalau pelanggaran fatal, maka SPPG bisa ditutup,” tegasnya.

Pemkot Kediri Siap Fasilitasi

Menanggapi arahan BGN, Wali Kota Kediri Vinanda Prameswati menyatakan siap menindaklanjuti. Pemkot akan memastikan semua dapur MBG di wilayahnya segera memproses SLHS. “Tentu akan kami koordinasikan dan tindak lanjuti bersama dinas terkait,” katanya.

Di Kota Kediri, tercatat ada 13 dapur MBG yang sudah berjalan, dengan cakupan sekitar 32 ribu pelajar dari jenjang PAUD hingga SMA. Jumlah tersebut masih jauh dari kebutuhan ideal, yang diperkirakan mencapai 30 dapur untuk melayani seluruh peserta didik.

Satgas Gabungan Turun Tangan

Selain SLHS, pengawasan juga akan diperkuat melalui satgas gabungan. Koordinator SPPG Kabupaten Kediri, Ahmad Gunawan, menjelaskan satgas berisi lintas instansi mulai dari dinas pendidikan, dinas kesehatan, TNI, Polri, hingga Badan Intelijen Negara (BIN). “Masing-masing pihak punya tugas, ada yang mendata penerima manfaat, ada pula yang memastikan dapur sesuai aturan. Bahkan tim intel juga ikut turun untuk mengawasi,” paparnya.

Sementara itu, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sudah menginstruksikan agar Unit Kesehatan Sekolah (UKS) diaktifkan kembali untuk membantu pengawasan program MBG. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri, Mokhamat Muhsin, menyebut selama ini UKS hanya berperan sebagai ruang edukasi kesehatan, sehingga teknis pengawasan MBG masih menunggu arahan lebih lanjut.

Distribusi Relatif Lancar, Ada Keluhan Menu

Dari hasil pemantauan di lapangan, distribusi MBG di SMPN 1 Ngasem berjalan lancar. Siswa terlihat antusias menerima makanan. Namun, beberapa keluhan muncul terkait keterlambatan distribusi dan variasi menu yang tidak konsisten.
“Kadang ada perbedaan menu, misalnya seharusnya ayam goreng, tapi ada yang dapat ayam krispi. Anak-anak jadi ribut gara-gara itu,” ungkap Rosyid, Kepala Tata Usaha SMPN 1 Ngasem.

Selain itu, siswa SMP umumnya menginginkan menu lebih bervariasi, khususnya makanan pedas. “Mungkin bisa ditambahkan sambal dalam kemasan kecil agar anak-anak lebih suka,” tambahnya.

Dengan segala upaya yang sedang ditempuh, BGN berharap program MBG tetap berjalan lancar dan aman, sekaligus mampu memenuhi gizi pelajar tanpa menimbulkan risiko kesehatan di kemudian hari.(red.al)