JAKARTA,  matacandra,online – Wacana menempatkan Polri di bawah kementerian memantik sikap keras dari Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR RI, Kapolri secara terbuka dan tegas menyatakan penolakan total atas gagasan tersebut, sekaligus menegaskan posisi Polri harus tetap langsung berada di bawah Presiden.

Tak hanya itu, Jenderal Sigit juga mengaku menolak tawaran menjadi Menteri Kepolisian, jika skema kementerian khusus benar-benar diwujudkan.

“Kalau saya harus memilih, lebih baik saya jadi petani saja,” tegas Kapolri, Senin (26/1/2026).

Mandat Reformasi Tak Bisa Ditawar

Dalam paparannya di hadapan anggota DPR, Kapolri menegaskan bahwa posisi Polri di bawah Presiden merupakan amanat reformasi 1998, sebagaimana tertuang dalam TAP MPR VI/MPR/2000 dan TAP MPR VII/MPR/2000.

Ia mengulas sejarah panjang Polri yang sempat berada di bawah Kemendagri, Perdana Menteri, hingga tergabung dengan ABRI. Reformasi, kata Sigit, justru mengoreksi pendekatan militeristik dan menempatkan Polri sebagai alat negara sipil yang profesional.

“Reformasi mengamanatkan Polri berada langsung di bawah Presiden,” ujarnya.

Geografi Indonesia Jadi Alasan Kunci

Kapolri menilai, dengan tantangan geografis Indonesia yang luas—17.380 pulau dengan bentangan wilayah setara London hingga Moskow—posisi Polri harus fleksibel dan responsif.

Menurutnya, struktur langsung di bawah Presiden memungkinkan Polri bergerak cepat tanpa hambatan birokrasi.

“Dengan posisi seperti ini, Polri bisa lebih maksimal dan fleksibel dalam menjalankan tugas,” kata Sigit.

Tolak Keras: Ancaman ‘Matahari Kembar’

Jenderal Sigit menyebut ide Polri di bawah kementerian bukan hanya melemahkan institusi, tetapi juga melemahkan Presiden. Ia mengingatkan potensi munculnya konflik kekuasaan baru.

“Ini bisa menimbulkan potensi matahari kembar,” tegasnya.

Ia menilai, jika Polri harus berada di bawah menteri, maka setiap pergerakan kepolisian akan terhambat jalur komando tambahan yang justru merugikan negara.

“Saya Tolak Jadi Menteri Kepolisian”

Dalam pernyataan paling menyita perhatian, Kapolri mengungkap bahwa dirinya telah beberapa kali ditawari jabatan Menteri Kepolisian. Namun, tawaran itu ditolaknya mentah-mentah.

“Kalaupun saya yang jadi menteri kepolisian, saya lebih baik jadi petani,” ujar Sigit disambut riuh ruang rapat.

Baginya, kementerian kepolisian justru akan melemahkan Polri, negara, dan Presiden sekaligus.

Perintah Tegas ke Jajaran: Bertahan Sampai Akhir

Di akhir rapat, Kapolri memberikan instruksi keras kepada seluruh jajaran Polri agar mempertahankan posisi Polri di bawah Presiden.

“Perjuangkan sampai titik darah penghabisan,” kata Sigit.

Ia juga menyampaikan apresiasi kepada fraksi-fraksi DPR yang menyatakan dukungan terhadap posisi Polri saat ini.

Capaian Kinerja Jadi Modal

Dalam forum yang sama, Kapolri memaparkan capaian kinerja Polri tahun 2025 yang mencapai 91,54 persen, sebagai bukti bahwa struktur saat ini berjalan efektif.

Dengan pernyataan tegas ini, Jenderal Listyo Sigit Prabowo seolah mengirim pesan jelas: struktur Polri bukan sekadar urusan birokrasi, melainkan soal arah demokrasi, reformasi, dan kekuatan negara.