KEDIRI, matacandra,online  – Pemerintah Kabupaten Kediri, Jawa Timur, kembali menorehkan prestasi di tingkat nasional. Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Republik Indonesia (Kemenko PM) memberikan apresiasi atas keberhasilan Pemkab Kediri mencapai Universal Health Coverage (UHC) dengan cakupan kepesertaan 98,72 persen.

Penghargaan tersebut diserahkan dalam ajang Universal Health Coverage (UHC) Awards 2026 yang digelar di Ballroom JIEXPO Kemayoran, Jakarta Pusat, Selasa (27/1/2026). Kabupaten Kediri meraih Penghargaan Kategori Pratama atas komitmennya dalam memberikan perlindungan kesehatan menyeluruh kepada masyarakat.

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri, Ahmad Khotib, mengatakan capaian ini merupakan hasil kerja kolektif seluruh pihak serta komitmen kuat pemerintah daerah dalam menjadikan sektor kesehatan sebagai program prioritas.

“Alhamdulillah, di akhir tahun 2025 cakupan kepesertaan JKN di Kabupaten Kediri telah mencapai lebih dari 98 persen. Ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus meningkatkan kualitas layanan kesehatan,” ujar Khotib, Rabu (28/1).

Menurutnya, keberhasilan tersebut sejalan dengan arahan kepala daerah yang menekankan kemudahan akses layanan kesehatan bagi masyarakat, mulai dari fasilitas kesehatan tingkat pertama hingga rumah sakit rujukan.

Khotib mengungkapkan, capaian UHC Kabupaten Kediri mengalami lonjakan signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Pada tahun 2021, cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Kabupaten Kediri masih berada di kisaran 70 persen, namun kini meningkat tajam hingga 98,72 persen.

Pemkab Kediri, lanjutnya, akan terus melakukan berbagai upaya agar cakupan UHC dapat semakin ditingkatkan, sehingga tidak ada masyarakat yang tertinggal dalam mendapatkan layanan kesehatan.

“Kami mengimbau masyarakat yang belum terdaftar atau kepesertaannya nonaktif agar segera mendaftar kembali. Jangan sampai hak masyarakat atas layanan kesehatan terhambat,” tegasnya.

Dalam ajang UHC Awards 2026 tersebut, tercatat sebanyak 31 pemerintah provinsi serta 397 pemerintah kabupaten dan kota di seluruh Indonesia menerima penghargaan serupa.

Penghargaan ini merupakan bentuk apresiasi dari BPJS Kesehatan kepada kepala daerah yang dinilai berhasil memberikan perlindungan kesehatan secara optimal melalui Program JKN, sekaligus memperkuat komitmen menuju sistem kesehatan nasional yang inklusif dan berkelanjutan.