JAKARTA,   matacandra,online – Sidang kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Selasa (27/1/2026), berubah menjadi panggung pengakuan keras dan emosional dari mantan Komisaris Utama PT Pertamina (Persero), Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

Di hadapan majelis hakim dan jaksa, Ahok membuka tabir yang selama ini tertutup rapat: Pertamina berdarah-darah, orang terbaik disingkirkan, kebijakan dibajak kepentingan politik, hingga permintaan tegas agar Presiden dan BUMN diperiksa.

“Saya Menangis, Ini Orang Terbaik Tapi Dicopot”

Jaksa mengonfrontasi Ahok dengan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang menyebut dua mantan direksi Pertamina, Djoko Priyono dan Mas’ud Khamid. Keduanya dikenal sebagai figur teknis yang memahami jantung produksi migas.

Alih-alih menyudutkan, Ahok justru membela habis-habisan.

“Pak Djoko itu orang kilang. Orang teknis. Dia tahu betul di mana Pertamina bocor. Dan justru orang seperti ini yang dicopot,” ujar Ahok dengan suara bergetar.

Ahok mengaku menangis saat mengetahui pencopotan Djoko Priyono dari jabatan Direktur Utama PT Kilang Pertamina Internasional. Menurutnya, pencopotan itu tidak berbasis meritokrasi, melainkan keputusan sepihak yang mengabaikan kinerja.

“Kenapa orang yang mau beresin Pertamina malah disingkirkan? Ini keterlaluan,” tegasnya.

Desakan Mengejutkan: “Periksa Presiden Bila Perlu”

Dalam pernyataan yang membuat ruang sidang hening, Ahok menyatakan kesiapannya untuk membuka semuanya, termasuk menyeret pucuk kekuasaan.

“Makanya saya lapor ke Jaksa. Periksa sekalian BUMN, periksa Presiden bila perlu. Kenapa orang terbaik dicopot?” kata Ahok lantang.

Pertamina Kuasai Pasar, Tapi Keuangan Babak Belur

Ahok membongkar fakta pahit di balik dominasi Pertamina di sektor migas nasional. Menurutnya, meski menguasai pasar, arus kas perusahaan justru terus tercekik akibat kebijakan subsidi yang tidak fleksibel.

“Kami berdarah-darah. Barang subsidi tidak boleh naik, akhirnya kami utang jangka pendek hanya untuk menutup lubang,” ungkap Ahok.

Ia mengaku sudah mengusulkan solusi konkret: mengubah subsidi barang menjadi subsidi individu berbasis digital melalui MyPertamina. Skema ini diklaim mampu menyelamatkan keuangan negara dan memberi keuntungan hingga 6 miliar dolar AS per tahun.

Namun usulan itu mentok.

“Tidak disetujui Presiden,” ujar Ahok singkat namun tajam.

Minta Jadi Dirut, Tapi Kewenangan Dipreteli

Ahok mengungkap bahwa ia sempat meminta langsung jabatan Direktur Utama Pertamina kepada Presiden Joko Widodo. Alasannya sederhana: posisi komisaris utama tidak cukup kuat untuk melakukan pembenahan struktural.

Ia menyebut dua tahun terakhir masa jabatannya, pengangkatan dan pencopotan direksi tidak lagi melalui Dewan Komisaris, melainkan langsung diambil alih Menteri BUMN.

“Kami di-bypass. Direksi diganti tanpa sepengetahuan saya,” kata Ahok.

Dalam satu rapat internal, Ahok bahkan mengaku hampir melempar botol karena emosi mengetahui pergantian direksi yang tidak pernah dibahas di dewan.

Pernyataan Telanjang: “BUMN Ini Titipan Politik”

Saat ditanya hakim Adek Nurhadi soal campur tangan kekuasaan, Ahok menjawab tanpa basa-basi:

“Kalau mau jujur, BUMN ini seperti titipan politik.”

Pernyataan itu sontak dipotong hakim karena dinilai keluar konteks, namun pesan Ahok terlanjur menggema: BUMN bukan lagi korporasi profesional, melainkan arena kompromi kekuasaan.

Pisah Jalan dengan Jokowi

Ahok mengonfirmasi bahwa pengunduran dirinya dari Pertamina bukan soal gaji atau jabatan, melainkan perbedaan prinsip dan arah kebijakan.

“Saya kejar legacy, bukan jabatan. Kalau saya tidak sejalan, walaupun Anda Presiden, saya berhenti,” ucapnya.

Ia resmi mundur setelah RKAP 2024 disahkan, meninggalkan catatan penghematan sistem pengadaan hingga 46 persen yang sudah disepakati direksi.

Skandal Minyak Mentah Rp 285,1 Triliun

Kasus yang disidangkan ini menjerat jajaran elit migas nasional, mulai dari direksi, komisaris, hingga pengusaha swasta. Negara ditaksir merugi hingga Rp 285,1 triliun, menjadikannya salah satu skandal energi terbesar dalam sejarah Indonesia.

Ahok menutup kesaksiannya dengan pernyataan yang menusuk:

“Di Indonesia ini, sebenarnya banyak yang bisa ditangkap.”

Sidang masih berlanjut. Namun satu hal sudah jelas: kesaksian Ahok telah membuka kotak pandora Pertamina, BUMN, dan relasi kuasa di lingkaran tertinggi negara.